Rekomendasi-rekomendasi dari diskusi terbatas mengenai Reformasi Intelijen Indonesia memuat beberapa hal penting untuk diperhatikan diantaranya penerapan Menace-Dependent Intelligence, reformasi rekrutmen personel, menjaga independensi kelembagaan, memperkuat mekanisme pengawasan, dan menyesuaikan regulasi kelembagaan untuk keberlangsungan sistem intelijen yang adaptif dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan.
The Library of Congress is earning its World wide web Archives Collection readily available for educational and investigation applications. The Library has attained permission for using quite a few products in the Collection, and offers more components for educational and investigate purposes in accordance with good use underneath America copyright law. Many, Otherwise all, in the Web sites in the collection and features integrated in to the Web-sites (e.g., photos, posts, graphical representations) are protected by copyright.
This article will briefly retrace the heritage of Indonesia’s strategic intelligence dynamics considering the fact that its inception and provide an analysis of the current standing of political democratization generally speaking and intelligence reform especially immediately after 1998.
Meskipun istilahnya berbeda, esensi dari Intelijen dan Telik Sandi memiliki kesamaan, yaitu dalam pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi dengan tujuan yang berkaitan dengan keamanan dan pemahaman situasi.
yang memberikan keuntungan yang menentukan bagi mereka yang menguasainya. Bahkan media massa mampu untuk mempengaruhi dengan signifikan proses peradilan yang sedang berlangsung, sehingga berakibat kekuasaan kehakiman menjadi tidak independen. Media massa sangat efektif sebagai alat pembenaran.
Kisah para jurnalis internasional meliput di Indonesia – 'Sebelumnya sudah represif, sekarang lebih represif lagi'
yang dengan kecerdasannya mampu memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat terkait potensi ancaman negara kapada costumer
Reformasi intelijen terkait dengan kerahasiaan intelijen harus dapat memperkuat tingkat kerahasiaan rahasia intelijen agar tidak bisa diakses oleh sembarang orang atau pun user lain selain user yang memeberikan organizing dan route
Hal ini menjadi tantangan mengingat secara riil ada efisiensi anggaran yang berpotensi memotong kemampuan pengelolaan jaringan oleh anggota badan intelijen tersebut. Bukan rahasia jika anggaran BIN di periode sebelumnya sangat besar.
Communists were purged from political, periksa di sini social, and navy existence, and the PKI alone was banned. The massacres started in Oct 1965, while in the months next the coup attempt, and reached their peak more than the rest in the calendar year ahead of subsiding in the early months of 1966. They began during the capital, Jakarta, and unfold to Central and East Java and, later, Bali. Thousands of community vigilantes and army units killed true and alleged PKI customers. While killings occurred across Indonesia, the worst had been while in the PKI strongholds of Central Java, East Java, Bali, and northern Sumatra. It is achievable that about a million people today had been imprisoned at one time or Yet another.
From the Soekarno era, the obstacle for the intelligence Business was Together with the BKI coordination procedure at the level of institutional Management (including the Head of your Legal professional General’s Place of work and also the Military Management) who were not Energetic in specialized coordination actions. In follow, leaders generally appoint officers not capable to make direct selections or of minimal rank. Subsequently, BKI, which was established based on Government Regulation no. 64 of 1958, was only less than a calendar year outdated. President Soekarno then fashioned BPI via Federal government Regulation no.
Pacivis UI underlined the difficulties of preventing protection disruption and conflict, which created the civilian elite ‘compromise’ not to put too much stress about the military as they have been wanted to revive safety. This need to have to the ‘armed forces’ was noticed within the appointment of military officers such as ZA Maulani, Arie Kumaat, and AM Hendropriyono as heads of BAKIN (which later on became BIN).
Meskipun Ancaman perang masih ada, tapi tak sehebat sebelum 1950. Karena itulah relasi intelijen dan negara terbangun nuansa konsolidasi politik.
Belum tercapainya stabilisasi politik memberikan kesempatan kepada elit politik untuk tidak menganggap masalah terorisme sebagai ancaman serius. Keempat adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia, bahkan cenderung tidak adil.[1]